Senin, 17 September 2012
Sindrom Titanic di Negara
Republik
Oleh: Mohamad Istihori
Siapa sih yang nggak tahu film berjudul “Titanic”? Semua
orang pasti tahu film yang menjadi fenomena sepanjang tahun 1997-1998 ini. Film
yang berkisah tentang cinta yang bersemi di atas kapal pesiar megah Titanic antara
Rose deWitt Bukater (Kate Winslet) dengan Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) ini memberikan
pelajaran berharga bagi sejarah hidup manusia.
Faktanya Titanic merupakan kapal penumpang milik White
Star Line, dibuat di galangan kapal Harland and Wolff di Belfast, Irlandia
Utara, diciptakan dan didisain untuk menyaingi Lusitania dan Mauretania milik
Cunard Line.
Kapal pesiar yang dibuat mulai pada 31 Maret 1909 sampai 31
Maret 1910 M ini diklaim sebagai puncak arsitektur laut dan pencapaian
teknologi. Kapal pesiar yang pembuatannya sepenuhnya ditanggung oleh milyarder
Amerika, J.P. Morgan beserta perusahaannya International Mercantile Marine Co.
ini juga dianggap oleh majalah Ship Builders sebagai kapal yang “hampir tidak
mungkin tenggelam.”
Pembuatan kapal Titanic inilah yang menjadi sindrom
kesombongan para penggagasnya kala itu. Wal hasil pada pelayaran perdananya tanggal
15 April 1912 Titanic tenggelam setelah menabrak sebuah gunung es pada
pelayaran perdananya dari Southampton, Inggris ke New York City.
Ternyata kini “Sindrom Titanic” juga telah merasuki dunia
perpolitikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Sebagaimana kesombongan
para penggagas kapal Titanic, para pakar, para kaum cerdik-cendikia dan ahli
politik di negeri ini sepakat bahwa dengan menerapkan sistem demokrasi niscaya
kita pasti akan bisa hidup sejahtera dan damai.
Namun pada kenyataan yang kita saksikan hari ini justru perilaku
para politisi dan pejabat dalam berbagai macam praktek Kolusi-Korupsi-Nepotisme
(KKN) telah menenggelamkan “kapal pesiar” yang bernama demokrasi.
Gejala kejiwaan inilah yang oleh Prof. Dr. dr. H. Dadang
Hawari, Psikiater dibahas dengan apik lewat bukunya yang berjudul “Psikopatologi
Perilaku Politisi dan Pejabat dalam Praktek KKN (Perspektif Kesehatan Jiwa dan
Agama).
Pada Bab III dibahas dengan detail 31 macam modus
operandi KKN yang biasa dilakukan para politisi dan pejabat negeri ini. Inilah yang
menyebabkan sekarang kita mengalami krisis multidimensi. Sedangkan pada Bab IV
disebutkan contoh-contoh fakta kasus-kasus KKN.
Selain menuliskan hukum dan perundang-undangan tentang
KKN dan pemberantasannya pada Bab V, Bab VI menyajikan solusi, saran dan
rekomendasi langsung dari Dadang Hawari di dalam menanggapi sindrom Titanic
yang tengah melanda negeri ini.
Data Buku:
Judul : Psikopatologi Perilaku
Pejabat dalam Praktek KKN (Perspektif Kesehatan Jiwa dan Agama)
Pengarang : Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari,
Psikiater
Penerbit : Balai Penerbit Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia
Tahun
Terbit : 2011
Tempat
Terbit : Jakarta
ISBN : 978-979-496-758-4
